By waspada |

“Soal Wisata Halal Danau Toba Jangan Diplesetkan dan Dijadikan Polemik”

Share Facebook Twitter Google +

MEDAN, Waspada.co.id – Kerukunan Puak Batak Bersaudara (KPBB) berharap, persoalan wisata halal Danau Toba yang sedang menjadi polemik sekarang ini, agar tidak ditanggapi dengan berpikir secara emosional.

Karenanya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KPBB, Mayjend TNI (Purn) Sumirharjo Pakpahan PhD DMS, berpendapat agar setiap pernyataan yang ada supaya lebih baik ditanyakan langsung kepada yang terkait, sebelum mengembangkan isunya.

“Karena pihak-pihak yang bertentangan akan memperkeruh suasana itu. Jadi yang rugi adalah orang Batak di sekitaran Danau Toba sendiri. Ini yang perlu kita jaga, jangan sampai pernyataan satu diplesetkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan,” ungkapnya kepada Waspada Online di Medan, Rabu (4/9).

Menurut Sumirharjo, suatu rencana pemerintah harus disikapi dengan cara berpikir yang positif. Khususnya dalam persoalan wisata halal ini, jelas dia, bila memang rencana pemerintah itu merupakan langkah yang terbaik untuk mengangkat PAD di kawasan Danau Toba, kemudian dapat mengangkat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan taraf hidup di sekitar Danau Toba mengapa hal itu harus ditolak.

“Tetapi tentunya kita mendukung. Kita tahu masyarakat yang di sana tentunya tidak bisa menerima pernyataan seperti itu karena tingkat kemampuan berpikir yang berbeda. Oleh karena itu, kita yang perlu menjelaskan ke sana, bahwa setiap program pemerintah yang meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat, mengapa kita tidak dukung atau mengapa kita harus menolaknya,” jelas Ketum Puak Batak ini.

Sebab ia memandang, dalam suatu kawasan wisata, hal yang perlu diperhatikan adalah apakah daerah tersebut bisa memberikan suatu ketentraman, kenyamanan dan keamanan. Oleh karena itu, ujar dia, sepanjang hal itu bisa terjamin maka daerah itu pasti akan didatangi oleh para wisatawan.

“Sejuta wisatawan pun akan datang, baik itu dari nusantara atau mancanegara,” tandasnya.

Sebelumnya dalam paparan Sumirharjo juga menyebutkan, bahwa Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, juga tidak ada mengatakan bahwa wisata halal itu merupakan Syariat Islam, tetapi disebutkan Gubernur hanya menggunakan kata ‘syariat” artinya aturan atau hukum. Sedangkan pengertian halal itu adalah hal yang universal, sehingga yang menyatakan bahwa itu adalah hukum Islam merupakan tanggapan yang salah.

“Halal bagi seseorang belum tentu halal bagi yang lain. Oleh karena itu kehalalan itu harus ada,” terangnya.

Mengenai soal pinahan, tambah dia, hal ini memang harus didiskusikan secara positif. Untuk itu perlu mengajak segala tokoh agama dalam menyikapinya.

“Hal-hal yang negatif mari kita diskusikan, tapi sepanjang yang disampaikan Gubernur masih positif,” pungkasnya.

Sumiharjo menambahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut juga untuk terbuka kepada masyarakat dengan wacana halal tersebut. Dengan itu, polemik atau masalah di tengah masyarakat secepatnya akan tuntas dan selesai.

“Supaya ini, tidak berkepanjangan perlu juga membuat seminar undang semua tokoh agama, tokoh masyarakat, undang Pak Gubsu dan saya siap sebagai pembicara juga,” pungkasnya.

Dalam jumpa pers itu, juga dihadiri langsung oleh Ketua DPD Kerukanan Puak Batak Bersaudara Provinsi Sumut, Prof DR Marihot Manullang‎ bersama jajaran pengurus lainnya.(wol/data2)

Editor: SASTROY BANGUN